ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP PRAKTEK GADAI TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT SUKU SASAK

Abstract

Gadai tanah pertanian merupakan hal yang sering terjadi pada nasyarakat suku Sasak, untuk mengatasi masalah kebutuhan hidup keluarga seperti persiapan perkawinan atau biaya sekolah anak-anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan trsebut cara yang mudah dan prosesnya cepat adalah dengan menggadaikan tanah (lahan) pertanian miliknya. Namun demikian, gadai  tanah  pertanian  di  Sasaksering  menimbulkan  pertentangan  seperti jangka waktu  yang telah ditentukan dan terjadinya gadai menurut hukum Islam dan Hukum Perdata. Oleh karena peneliti mengkaji sistem Gadai yang dilaksanakan oleh Masyarakat suku Sask melalui kajian hukum Islam dan Hukum Perdata, adapaun penelitian yang dipakai melalui penelitian kualitatif, dimana dari hasil penelitian ini  penyebab terjadinya transaksi  gadai  yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sasak rata – rata adalah karena kesulitan ekonomi dll. Untuk pelaksanaan gadai tersebut tokoh agama dan masyarakat merespon positif karena menjunjung tinggi sikap tolong menolong antar sesama. Kemudian bila dipandang dari hukum perdata yaiyu ketentuan pasal 7 UU No. 56 PRP tahun 1960 tentang Pengembalian barang gadi tanpa Uang tebusa bilamana telah mencapai 7 tahun.